KOMPAS, 21 September 2004
|
"Quick Count" Ungguli Popularitas Capres
"Yeah! SBY menang. Ayo pulang lihat hasil nasionalnya di Quick Count saja. Jam dua kan?" ajak seorang warga kepada temannya di TPS 40 Cikokol, Tangerang.
Siang hari itu ekspresi kegembiraan mereka begitu meluap. Teriknya sengatan sinar matahari tidak melumpuhkan semangat mereka untuk mengikuti proses pemilihan umum sejak pagi tadi.Hasilnya bagi mereka untuk sementara itu memang sepadan. Kandidat pilihan mereka, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, mampu meraih 203 suara, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi yang hanya dipilih 151 orang.
Tidak jauh dari lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 40 Cikokol, masih di lingkungan Tangerang, pemandangan yang berbeda terjadi. Sore hari nada kekecewaan justru dominan terekspresikan. "Pemilu kemarin dan yang sekarang Megawati yang menang disini, tapi kalau hasil Quick Count di televisi kok malah SBY ya..." ungkap Arifin.
Arifin memang mengaku terus terang sebagai pendukung Megawati. Sebenarnya semula ia gembira lantaran di wilayahnya, pilihannya tampil sebagai pemenang. Namun, hasil penghitungan cepat yang ia lihat pada tayangan beberapa stasiun televisi di sore hari itu meluruhkan luapan kegembiraannya dalam sekejap. "mau apa lagi, Quick Count bilang demikian. Pilihan saya kan enggak mungkin jadi presiden di Karawaci," ujarnya bersungut.
Quick Count atau penghitungan suara cepat tampaknya menjadi bintang sesungguhnya dalam Pemilu 2004 ini. Tidak lebih dari enam bulan sejak istilah ini dimunculkan, sejak pemilu legislatif 5 April 2004, istilah tersebut kini telah merakyat. Ia telah menjadi kosakata politik masyarakat. Bahkan, metode yang sebelumnya lebih umum dikenal dengan sebutan Tabulasi Suara Paralel (Parallel Vote Tabulation) ini menjadi rujukan bagi siapa pun yang merasa tertarik untuk mengikuti jalannya pemilu.
Sebagaimana yang tergambar di atas, luapan kegembiraan masing-masing kandidat presiden tampaknya belum lengkap jika penghitungan suara secara nasional belum diketahui. Menunggu hasil resmi yang dipaparkan lembaga penyelenggara pemilu, misalnya berhari-hari, bahkan berminggu-minggu baru terjadi. Emosi siapa yang mampu bertahan, sedemikian lama setia menatapi pergerakan angka yang terkesan lamban.
Dalam kondisi seperti ini, Quick Count tampil sebagai "pahlawan" lantaran mampu memberikan informasi kemenangan peserta pemilu dalam jangka waktu relatif pendek, tidak lebih dari 24 jam sejak pemilu digelar. Ia menjadi lebih populer dari kandidat presiden yang bersaing. Hasilnya pun tergolong mencengangkan, tidak banyak berbeda dengan hasil resmi pemilu yang ditampilkan Komisi Pemilihan Umum.
Pada pemilu legislatif 5 April 2004, misalnya Quick Count Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) hanya memiliki selisih rata-rata di bawah satu persen dari hasil resmi pemilu. Demikian juga dalam pemilu presiden 5 Juli 2004, mampu menipiskan ketidakakuratan hingga 0.5%!
Melihat prestasi yang dicapai, tidak hanya masyarakat penggemar pemilu, antusiasme penyelenggaraan penghitungan cepat semakin besar. Jika sebelumnya LP3ES, Forum Rektor, dan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) yang menyelenggarakan, kini beberapa stasiun televisi seperti RCTI dan SCTV pun ikut meramaikan ajang penghitungan cepat pemilu.
Hasilnya, menjelang batas akhir tulisan ini dibuat, Pantau Cepat RCTI yang sudah menghimpun 700 TPS menampilkan hasil kemenangan Yudhoyono, yang meraih 60 persen, dan Megawati 40 persen. SCTV juga menampilkan kemenangan Yudhoyono dengan 59,95 persen suara, sedangkan Megawati meraih 40,05 persen. Adapun hasil penghitungan LP3ES yang sudah menghimpun suara di 1.362 TPS menunjukkan kemenangan Yudhoyono sebanyak 61,2 persen dan Megawati 38,8 persen.
Uniknya, berbeda dengan hasil Quick Count di atas, penghitungan cepat yang dilakukan TVRI bekerja sama dengan Institute for Social Empowerment and Democracy yang dipaparkan di Kantor DPP PDI-P Lenteng Agung, Jakarta, pukul 16.00 justru menunjukkan kemenangan duet Megawati-Hasyim dengan proporsi 50,07 persen dan Yudhoyono-Jusuf Kalla 49,93 persen!
PENGHITUNGAN cepat, sebagai mana praktik statistik lain dalam kehidupan politik, sebenarnya bukan barang baru. Di negeri ini ia menjadi baru, bahkan oleh sejumlah ilmuwan politik sempat "didewakan" sebagai produk "statistik modern" lantaran baru beberapa pemilu tahun ini dilakukan. Ia tidak banyak berbeda dengan beberapa penelitian atau survei lain yang menggunakan sejumlah sampel untuk menduga nilai populasi.
Konsep demikian sebenarnya telah dikenal sejalan dengan bermunculannya teori sampling puluhan tahun lampau. Bedanya, jika survei atau jajak pendapat dilakukan sebelum pemilu atau sesudah pemilu bertanya mengenai opini seseorang yang dijadikan responden, maka dalam penghitungan cepat justru mencatatkan fakta berupa catatan pilihan pemilih di TPS yang terpilih sebagai sampel. Dalam hal ini, untuk memprediksi kemenangan, sudah barang tentu lebih sahih penghitungan yang berdasarkan fakta ketimbang opini seseorang.
Memang, kemampuan menampilkan hasil secara cepat dan akurat ini tentu bukan perkara ringan. Setidaknya, ada dua faktor yang memperkuat keberhasilan penghitungan cepat.
Pertama, tidak lepas dari kemampuan penyelenggara dalam menentukan jumlah dan sebaran TPS yang dijadikan sampel. Upaya ini menjadi teramat penting lantaran sampel harus sedemikian rupa menyerupai karakteristik populasi. Menentukan jumlah sampel sebanyak 2.000 TPS dari sekitar 500.000 lebih TPS (populasi) secara benar berkonsekuensi pada sebaran letak TPS sampel yang mirip dengan sebaran populasi. Oleh karena itu, TPS di daerah sulit terjangkau, baik dari segi jarak maupun fasilitas komunikasi, pun memungkinkan terpilih.
Keberhasilan dalam menentukan sampel TPS dan sebarannya pada kenyataannya harus pula didukung oleh kemampuan organisasi penyelenggara untuk mengatasi berbagai persoalan teknis pengumpulan data saat pemilu dilakukan.
Terkait dengan hal ini, jarak, akses komunikasi yang memungkinkan pelaporan secara cepat, serta kemampuan mengorganisasikan ribuan pencatat yang tersebar di ribuan TPS ini merupakan persoalan kedua yang harus ditaklukkan.
Tentu saja semua ini berkonsekuensi langsung pada besarnya pendanaan yang dikeluarkan, terlebih jika sejak awal belum terbangun jaringan di seluruh wilayah negeri ini.
Menguasai kedua faktor demikian dipastikan akan semakin memuluskan keberhasilan penyelenggaraan.
Ketidakakuratan yang terjadi ataupun perbedaan antara hasil yang ditampilkan satu lembaga dengan lembaga lainnya pun setidaknya tak lepas dari faktor semacam ini. Kecuali, terakomodasikannya kepentingan politik di balik kebenaran angka-angka hasil pencatatan. (Tim Litbang Kompas)
|
| |
